Dikirim Oleh : +62818798xxx Tanggal : 10 Agustus 2017 | Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Detail Pengaduan :

1. Apakah kendaraan dinas jabatan dan kendaraan dinas operasional yang berada di lingkungan Badan Pengelolaan Keuangan dan Barang Daerah Kabupaten Bogor dapat dijadikan sebagai penciri kabupaten termaju? 2. Bagaimana aturan yang ada di BPKAD terhadap pemberian fasilitas kendaraan dinas kepada pejabat? 3. Seberapa banyak/besar jumlah aset kendaraan dinas saat ini dan bagaimana soal biaya pemeliharaannya?

Tindak Lanjut

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah :
1. Pengadaan kendaraan dinas operasional/ kendaraan dinas jabatan untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi di setiap SKPD diatur dalam Peraturan Bupati Bogor Nomor 18 Tahun 2010 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Kabupaten Bogor. 2. Kendaraan dinas operasional/ kendaraan dinas jabatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor berjumlah 1.178 unit yang terdiri dari 757 unit kendaraan dinas jabatan dan 421 unit kendaraan dinas operasional, dimana biaya pemeliharaannya ditanggung oleh SKPD yang menggunakannya. 3. Pengadaan kendaraan dinas operasional/kendaraan dinas jabatan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sudah mempedomani Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2010 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Kabupaten Bogor.